Ikpofficial.kim.id -Bungku- Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setkab) bekerjasama dengan Perkumpulan Pengkajian Hukum dan Otonomi Daerah melaksanakan konsultasi publik terkait rancangan peraturan daerah (ranperda) Kabupaten Morowali TA 2026 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Jumat (17/04).

Kegiatan yang berlangsung Aula Dinas Pertanian dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, SE ini dihadiri Kabag Hukum Musri Yuyun Ningsi, SH.,M.Hum, Kaban BPBD Bahdin Baid, SH.,MH, Pimpinan OPD, Tim Penyusun Ranperda dan tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Wabup Iriane Iliyas dalam sambutannya menyampaikan penyusunan rancangan peraturan daerah merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, khususnya UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

“oleh karena itu, rancangan pemerintah daerah yang kita uji publikkan hari ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang mencakup tahapan prabencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana, dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel” Jelasnya.

Lebih lanjut, Iriane berharap partisipasi aktif peserta konsultasi publik untuk memastikan perda disusun secara parsipatif, responsive terhadap kebutuhan daerah, serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Dengan bacaan bismillahirohmanirrohim acara uji publik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pada hari ini jumat tanggal 17 april 2026 saya nyatakan dibuka secara resmi.” Ujar Iriane menutup sambutannya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dan sesi diskusi.